SOLO, - Seluruh civitas akademika Universitas Islam Batik (UNIBA) Solo, Jawa Tengah, menggelar aksi damai di halaman kampus, Selasa (30/6/2020).
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, dosen, karyawan dan alumni itu menuntut transparansi pengelolaan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik Solo.
Dalam aksi, massa aksi turut membentang berbagai spanduk.
Mereka juga memasang spanduk tersebut di tembok bangunan kampus yang terletak di Jalan Agus Salim, Kecamatan Laweyan, Solo.
Spanduk tersebut bertulis "Civitas Akademika Bersatu Meruntuhkan Kezaliman", "Hentikan Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan oleh Yayasan", dan sebagainya.
Tidak hanya itu, di tengah aksinya tersebut massa juga melakukan pembakaran ban. Bahkan, Rektor UNIBA Pramono Hadi turun menemui massa aksi damai.
Dalam orasinya, Pramono menyatakan mundur dari jabatannya.
Rektor juga melepaskan baju batik cokelat yang dia pakai sebagai bentuk pengunduran dirinya dari jabatan rektor.
"Saya menyatakan mundur hari ini. Mohon nanti ada tanda tangannya supaya semuanya jelas secara legal formalnya. Juga disaksikan alumni, mahasiswa, dosen dan juga karyawan," kata Pramono dalam orasinya, Selasa.
Aksi menuntut transparansi pengelolaan Yayasan Perguruan Tinggi Islam Batik sudah terjadi sejak 2018.
"Sampai 2020 ini mahasiswa menyatakan sikap ternyata yang menjadi sumber permasalahannya adalah yayasan. Bukan di rektorat, ataupun juga yang lain," kata dia.
"Kenapa bisa seperti itu? Unit yang lain diintervensi dari yayasan. Sehingga kami tidak bisa menjalankan sebagaimana fungsinya sesuai dengan aturan, tata kelola yang ada," sambung Pram
Menurut Pramono, aksi tersebut merupakan puncak dari sebuah aksi dari semua unit, semua elemen baik mahasiswa, alumni, dosen, karyawan termasuk pimpinan.
"Dan hari ini pun saya Rektor UNIBA bersama WR (wakil rektor) A dan WR B menyatakan sikap bahwa kami mundur sebagai langkah etika rektorat bahwa tata kelola telah gagal. Rektorat menyatakan mundur mulai hari ini," cetusnya.
Pramono juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari aliansi semua elemen.
Baik transparansi anggaran, bebaskan KKN dari yayasan, kembalikan ke aturan yang benar, tidak intervensi, dan tuntutan yang lain.
"Karena yayasan merupakan institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Kami rektorat hanya menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi," terang dia.
Dia menyebut intervensi yayasan selama ini adalah seperti dalam pembuatan rancangan anggaran belanja (RAB) 2020.
"Itu formatnya harusnya 2019 sesuai kesepakatan kita. Ternyata diubah ke format 2020. Dan ditandatangani oleh yayasan. Di situ penegakan RAB tidak ada," terangnya.
"Intervensi itu sangat kelihatan bahwa kita di lembaga itu tidak punya daya memutuskan. Kami hanya punya daya usul. Semua diputuskan oleh yayasan. Sehingga pemandulan fungsi sebagaimana statuta kita terapkan," imbuhnya.
Koordinator lapangan, Muhammad Arief Oksya mengatakan, selama ini setiap mengadakan kegiatan kampus selalu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran.
Namun, sekarang anggaran tersebut sudah tidak ada.
"Jadi sistemnya katanya minta langsung. Diterima atau ditolak. Kalau dulu kita mengajukan proposal anggaran pasti keluar karena sudah ada anggarannya. Kalau ini tidak ada rapat anggaran," ungkapnya.
Pria yang juga pernah menjabat Ketua BEM UNIBA 2018 ini menyampaikan sejak awal Januari 2020 tidak ada pelantikan BEM dan organisasi
mahasiswa yang sampai sekarang.
"Makanya ada keanehan. Jadi tuntutan yang 2018 itu kita ungkap lagi di 2020," terang dia.
Sumber : Kompas.com
